VISI DAN MISI SMPN 2 SELATPANJANG


A. VISI
UNGGUL DALAM PRESTASI TERAMPIL BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA, SERTA MENJADI YANG TERBAIK MENUJU SEKOLAH BERTARAF NASIONAL DAN INTERNASIONAL.

Indikator
1. Unggul dalam standar kompetensi lulusan bertaraf internasional
2. Memiliki kurikulum yang bertaraf internasional
3. Proses Belajar Mengajar yang berbasis ICT
4. SDM Tenaga Kependidikan dan Pendidik yang bertaraf internasional
5. Fasilitas sekolah yang lengkap dan bertaraf internasional
6. Unggul Dalam Manajemen Pengelolaan yang berbasis Manajemen Berbasis Sekolah/MBS dengan pola ICT
7. Standar Biaya Pendidikan yang sesuai dengan Standar Internasional
8. Memiliki model sistem penilaian yang bertaraf internasional

B. MISI
1. Tercapainya standar kompetensi lulusan yang bertaraf internasional
2. Terwujudnya seperangkat kurikulum yang bertaraf internasional
3. Tercapainya mutu SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bertaraf internasional Terpenuhinya Fasilitas pokok sekolah yang bertaraf internasional
4. Terwujudnya model manajemen berbasis sekolah secara penuh dengan pola berbasis ICT dan SIM (Sistem Informasi Manajemen)
5. Tercapainya standar biaya siswa sekolah yang sesuai dengan standar internasional
6. Memberi kesempatan kepada siswa miskin tapi cerdas
7. Terwujudnya model sistem penilaian dengan standar internasional

Ekskul SMP Negeri 2 Tebing Tinggi Selatpanjang :

Showing posts with label Pojok Guru. Show all posts
Showing posts with label Pojok Guru. Show all posts

Sunday, October 23, 2011

Menyoal Batas Minimal Beban Kerja Guru 24 Jam

Beban Mengajar Guru 24 Jam?
Beban Mengajar Guru Minimal 24 Jam/ Minggu

Peraturan perundang-undangan dibuat oleh atasan untuk bawahan agar semaksimal mungkin dilaksanakan. Ditaati secara benar, bukan disiasati supaya enteng bebannya, atau dibijaksanai agar implementasinya enak, bisa menguntungkan keluarga sendiri, tak peduli walau merugikan orang lain.

Memang, kekurangan atau kesalahan dapat menyertai aturan-aturan itu. Wajar, karena hanya orang yang tak pernah melakukan apa-apa yang tak pernah membuat kesalahan. Dan bagaimanakah dengan ketentuan beban mengajar guru minimal 24 jam?

Aturan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, Pasal 35 ayat (2) pada pokoknya menghendaki beban kerja guru melaksanakan pembelajaran 24 jam/minggu/semester.

Sedangkan yang disodorkan oleh PP 74/2008 tertera dalam Pasal 52, ayat (2) berbunyi: Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Dan bunyi ayat (3)adalah Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.

Apabila guru-guru berupaya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, langkah paling tepat adalah mengandalkan kepala sekolah/madrasahnya. Semula mudah, sebab kepala sekolah/madrasah hanya perlu mencermati tuntas sejumlah 21 halaman dalam buku Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru (Baedhowi, Ditjen PMPTK, Depdiknas, 2008) yang berisikan rumusan perhitungan beban kerja/tatap muka dan ekuivalensi tugas tambahan guru dengan jam tatap muka. Tetapi, ternyata sulit dilaksanakan setelah banyak sekolah/madrasah di awal tahun ajaran mengalami penurunan drastis jumlah siswa baru.

Untuk itu, kepala sekolah/madrasah harus merasa bertanggung jawab penuh atas terpenuhi atau tidaknya beban kerja guru 24 jam tatap muka per minggu. Ia sejak sebelum awal tahun ajaran dimulai, wajib mendeteksi betapa kritisnya proses perencanaan kebutuhan guru.

Jika kelebihan guru, maka sulit memenuhi beban kerja guru 24 jam per minggu. Sedang kekurangan guru akan memungkinkan beban kerja guru terpenuhi, bahkan melewati batas minimal. Tetapi proses pembelajaran efektif tidak semata-mata bergantung pada besar-kecilnya beban mengajar bukan?

Lalu terbitlah Permendiknas nomor 39/2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan. Di sini terlihat bagaimana upaya keras Depdiknas memberikan solusi atas peliknya upaya guru memenuhi ketentuan mengajar 24 jam, sebelum keluhan-keluhan guru-guru itu benar-benar meletus menjadi protes keras.

Permendiknas 39/2009 ini memberikan 4 pasal untuk mengatur guru (Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5) dari keseluruhan 8 pasal, dan hanya satu pasal (Pasal 4) tentang pengawas satuan pendidikan.

Dengan demikian nampak jelas bahwa ternyata persoalan pemenuhan beban kerja guru minimal 24 jam tidak segampang seperti yang kalian tuliskan dalam aturan-aturan pendahulunya.

Ampun pemerintah, buktinya meskipun dalam Permendiknas 39/2009 tersebut dibutuhkan tak kurang dari 20 ayat untuk mengatur-atur kembali aturan yang sudah pernah ada, tetapi kesulitan dan keluhan guru-guru memenuhi beban kerjanya sebesar 24 jam/minggu masih terus bertambah, belum berkurang sedikitpun.
»»  BACA SELENGKAPNYA...

Menambah Jam Mengajar Bagi Guru

Menambah Jam Mengajar Guru, Efektifkah?

Bidang pendidikan kembali mendapat sorotan baik dari pemerintah maupun masyarakat luas. Kali ini, penambahan jam mengajar guru. Dari 24 jam seminggu dengan satu jam mengajar 45 menit, menjadi 27,5 jam.

Tanpa memenuhi jumlah jam mengajar, guru tidak dapat mengikuti sertifikasi guru. Penambahan jam mengajar juga dijadikan variabel untuk melihat peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Jika dirunut asal penambahan jam mengajar ini, ternyata muncul dari Pejabat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB). Konon mereka ‘kegerahan’ setiap mendengar laporan ada oknum PNS yang keluyuran saat jam kerja. Tidak terkecuali para guru yang masih mengenakan seragam kerja.

Untuk mengatasi hal tersebut, kini ada penambahan jam mengajar bagi para guru dalam hitungan pekan. Opsi penambahan beban mengajar guru ini, sudah disetujui Kementerian Pendidikan Nasional. Selain untuk mendongkrak kinerja aparatur, karena tidak ada guru yang ‘keluyuran’ atau menganggur — diyakini otomatis meningkatkan kualitas pendidikan karena frekuensi tatap muka bertambah.

Penambahan jam mengajar guru, dinyatakan relevan dengan semangat reformasi birokrasi. Termasuk poin proses efisiensi dan efektivitas kinerja. Dipahami, ‘ujung’ dari efisiensi ini adalah tunjangan kinerja atau remunerasi.

Sulit mendapatkan kesepahaman bahwa dengan meningkatkan jam mengajar, guru akan otomatis menjadi pendidik yang baik. Atau, dengan jam mengajar yang bertambah, kualitas pendidikan di Indonesia akan bertambah.

Ada perbedaan prinsipil, yakni tinjauan yang terlalu kuantitatif untuk menilai kualitas pendidikan dan hasil pendidikan yang lebih bersifat kualitatif. Proses pendidikan, bukanlah seperti proses industri benda yang dapat dikalkulasi secara kuantitatif.

Jika dilihat dari tinjauan kualitas pendidikan, penambahan jam kerja guru yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional bukanlah suatu solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Profesi guru, memang berbeda dengan jam kantor lainnya.

Apalagi jam kerja para buruh pabrik. Yang perlu ditingkatkan adalah kualitas para guru tersebut. Misal, dengan terus menerus dan tersistem meng-up grade pengetahuan. Baik melalui sekolah formal, pendidikan dan latihan (diklat), studi banding yang implementatif untuk mengajar.

Alasan pemerintah meningkatkan jumlah jam mengajar guru, juga kurang etis. Misal, alasan agar guru tidak ‘keluyuran’. Guru sebagai pendidik, justru harus banyak tahu dan melihat semua kejadian di luar sekolah.

Guru yang mengenakan seragam, kemudian berada di area publik, pasti memiliki suatu tujuan. Seragam yang dikenakan, sudah memagari sikap dan perbuatannya. Sehingga secara moral, guru itu tetap guru dan pendidik, sekalipun sedang berada di luar area sekolahan.

Terhadap kebijakan ini, memang banyak yang pro-kontra. Pemerintah perlu mengadakan pengawasan terhadap kebijakan tersebut melalui sistem yang baik. Artinya, sistem itu tidak menghilangkan hakikat guru sebagai pendidik yang lebih bernilai kualitatif daripada kuantitatif.

Sistem pengawasan juga harus mampu membuktikan sinkroninasi antara kebijakan dan kejujuran. Tidak sebatas retorika dan uang tunjangan saja.
»»  BACA SELENGKAPNYA...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...